BANDUNG, journalbroadcast.co — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung terus memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui penguatan sistem data yang akurat dan terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menegaskan, data yang valid menjadi fondasi utama dalam setiap langkah penegakan aturan di lapangan. Karena itu, dukungan seluruh perangkat daerah sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan tindakan penertiban dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta. Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya masing-masing,” ujar Bambang pada Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Kamis (04/06/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik seperti reklame, perizinan, pajak daerah, penerangan jalan umum hingga berbagai isu kewilayahan memerlukan dukungan data sektoral yang lengkap agar proses penanganan berjalan efektif dan terukur.
Bambang menjelaskan, sinkronisasi data juga menjadi kebutuhan penting dalam menjawab berbagai permintaan informasi dari DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD,” katanya.
Selain memperkuat basis data, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kolaborasi lintas sektor antara Satpol PP, perangkat daerah, aparat kewilayahan, serta unsur keamanan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.
Ia menegaskan, mewujudkan Kota Bandung yang aman, tertib, dan kondusif bukan hanya tanggung jawab Satpol PP, tetapi membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyoroti pentingnya penataan kota yang dilakukan secara konsisten berdasarkan aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa setiap langkah penertiban harus dilakukan secara profesional, humanis, dan sesuai standar operasional prosedur.
“Penataan kota harus dilakukan dengan tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan humanis. Tujuannya bukan sekadar menertibkan, tetapi memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Fachruly menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan data objek penegakan hukum daerah antara perangkat daerah teknis dan jajaran kewilayahan se-Kota Bandung.
Selain meningkatkan efektivitas penegakan hukum daerah, sinkronisasi data juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap Perda, meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui akurasi data perizinan dan wajib pajak, serta mengoptimalkan kinerja operasional Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas.
Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah, kewilayahan, serta jajaran Satpol PP Kota Bandung mengikuti kegiatan tersebut.
Hadir sebagai narasumber Agen Intelijen Ahli Madya BIN Daerah Jawa Barat Koordinator Wilayah Bandung Raya, Sigit Mahendra, serta Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Kusno Diyantara.
Melalui kegiatan ini, Satpol PP Kota Bandung berharap terbangun kesamaan data dan persepsi antarperangkat daerah sehingga pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung terwujudnya Kota Bandung yang aman, tertib, nyaman, dan berdaya saing. *red
