BANDUNG, journalbroadcast.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menerima audiensi kepengurusan haji terkait penyesuaian kelembagaan pasca pemisahan Kementerian Haji dari pemerintah pusat, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Bandung, Rabu (07/04/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, Wakil Ketua Rizal Khairul, serta sejumlah anggota komisi.
BacaJuga
Dalam pertemuan itu, dibahas dampak pemisahan kelembagaan yang dinilai belum diiringi kesiapan infrastruktur dan anggaran operasional di daerah.
“Karena ada pemisahan dari pusat, tentu harus diikuti sampai ke daerah. Namun, infrastruktur dan anggaran operasionalnya belum siap,” ujar Iman.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah penyediaan lahan untuk kantor Kementerian Haji. Namun, hal tersebut dinilai perlu dikaji lebih lanjut mengingat keterbatasan lahan di Kota Bandung.
“Jika tersedia lahan dari pemerintah kota, pembangunan bisa dilakukan. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi lahan yang terbatas,” katanya.
Iman menegaskan, saat ini kebutuhan lahan untuk sektor pendidikan masih menjadi prioritas, terutama untuk pembangunan sekolah dasar dan menengah pertama yang masih mengalami kekurangan di sejumlah wilayah.
Selain itu, permohonan hibah untuk operasional kegiatan haji belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat akibat perubahan kelembagaan yang memengaruhi mekanisme anggaran.
“Jika hibah sudah ditetapkan untuk satu lembaga, tidak bisa langsung dialihkan ke lembaga lain. Ini aturan yang harus dipatuhi,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, dukungan hibah dari Pemerintah Kota Bandung baru memungkinkan diajukan pada tahun anggaran berikutnya, dengan potensi realisasi pada 2027.
Situasi ini juga berdampak pada pelaksanaan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta fungsi monitoring pemerintah kota yang belum dapat berjalan optimal pada 2026.
Meski demikian, DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penyelenggaraan haji sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami tetap mendukung sesuai kewenangan, termasuk menelusuri kemungkinan pemanfaatan aset daerah yang tersedia,” pungkasnya. *red
