BANDUNG, journalbroadcast.co — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mendorong penanganan berbagai persoalan kesehatan di Kecamatan Antapani dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data.
Hal tersebut disampaikan Aswan dalam kegiatan Lokakarya Mini Kecamatan Antapani, Senin, 31 Agustus 2026. Menurutnya, persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat hanya dibebankan kepada puskesmas, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Urusan kesehatan ini adalah urusan bersama. Tidak hanya puskesmas yang bisa melaksanakan perbaikan kesehatan, tetapi harus ada kolaborasi lintas sektor,” ujar Aswan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sanitasi masyarakat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam lokakarya, masih terdapat sejumlah rumah di beberapa wilayah RW Kecamatan Antapani yang belum memiliki septic tank atau sarana sanitasi yang layak.
Menurut Aswan, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ia menilai, penanganan tidak bisa dilakukan secara seragam. Pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan persoalan secara rinci, termasuk mengetahui penyebab warga belum memiliki septic tank, sehingga intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Harus kita lihat masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian intervensinya apa. Jadi tidak hanya kembali kepada puskesmas untuk menjawab semua persoalan,” katanya.
Aswan pun mendorong agar program penanganan sanitasi dikolaborasikan dengan perangkat daerah terkait. Dengan begitu, masyarakat yang belum memiliki septic tank dapat memperoleh solusi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Selain persoalan sanitasi, ia menekankan pentingnya memperkuat peran masyarakat hingga tingkat RW dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Kader kesehatan, PKK, serta unsur kewilayahan dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Intervensi harus berbasis wilayah dan berbasis RW. Kita mobilisasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga keluarga dan masyarakat bisa hidup lebih sehat,” ujarnya.
Aswan juga meminta keberadaan lembaga dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan, seperti Posyandu dan PKK, terus diperkuat dan diaktifkan. Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya dengan mengalokasikan anggaran, tetapi harus dibarengi pengawasan dan evaluasi.
“Yang penting siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan di mana dilakukan. Kalau ini dilakukan bersama-sama, saya yakin berbagai persoalan kesehatan yang ada bisa kita selesaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Aswan menegaskan Komisi IV DPRD Kota Bandung siap mengawal aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pelayanan kesehatan. Ia meminta setiap persoalan dan kebutuhan puskesmas disampaikan secara jelas serta dilengkapi data.
“Kalau ada puskesmas yang kekurangan, baik dari sisi sarana maupun kebutuhan lainnya, silakan disampaikan. Nanti kita kawal bersama di Komisi IV,” ujarnya.
Ia berharap Lokakarya Mini Kecamatan Antapani tidak berhenti sebagai forum pertemuan semata. Setiap hasil pembahasan dan rekomendasi harus ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
DPRD Kota Bandung, kata Aswan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong penguatan anggaran kesehatan, mengawal pelaksanaan program, serta memastikan rekomendasi hasil lokakarya tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat semakin kuat sehingga kualitas pelayanan serta derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Antapani terus meningkat.*red
