BANDUNG, journalbroadcast.co — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut kehadiran para menteri, perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, serta peserta Ministerial Dialogue dalam rangkaian Festival Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Berdampak 2026 di Trans Hotel Bandung, Senin (31/08/2026).
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang terintegrasi, inklusif, mudah diakses, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
BacaJuga
“Merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami di Kota Bandung untuk menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam sebuah acara yang sangat penting ini,” ujar Farhan.
Menurutnya, Ministerial Dialogue memiliki nilai strategis karena mempertemukan unsur pemerintah dengan akademisi, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, notaris, serta masyarakat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting karena pelayanan administrasi hukum umum berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
“High level dialogue ini tidak hanya dihadiri para pejabat yang memiliki urusan dengan pelayanan hukum, tetapi juga para akademisi, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, para notaris, serta seluruh peserta Festival Layanan Administrasi Hukum Umum Berdampak 2026,” katanya.
Farhan juga mengaitkan penguatan layanan administrasi hukum dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menata sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL).
Menurutnya, penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan ketertiban ruang kota, tetapi juga perlu diarahkan agar pelaku usaha informal memiliki kesempatan untuk berkembang dan masuk ke sektor formal.
“Upaya kami bukan sekadar penataan kota, tetapi memastikan para pelaku usaha informal ini bisa naik kelas menjadi para pengusaha yang formal. Untuk itu, kehadiran festival ini dengan layanan administrasi hukum umum harus menjadi solusi bersama,” ujarnya.
Farhan menilai, semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas dan tercatat dalam sistem administrasi hukum, semakin terbuka pula peluang mereka memperoleh akses terhadap layanan perbankan, pembiayaan, serta berbagai program pemberdayaan usaha.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bandung mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi sektor usaha formal terhadap perekonomian daerah.
Lebih lanjut, Farhan menekankan pentingnya integrasi pelayanan publik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan.
Menurutnya, proses bisnis yang efisien, data yang valid, sumber daya manusia yang siap, regulasi yang mendukung, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik.
“Secara lebih singkatnya, apa yang dapat diintegrasikan, kita integrasikan. Apa yang dapat disederhanakan, kita sederhanakan. Apa yang membuat koordinasi pusat dan daerah bisa kita lakukan, maka harus dilakukan secara kolektif,” tutur Farhan.
Ia menegaskan transformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada tingkat pemerintah pusat, tetapi harus dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat layanan pemerintahan yang paling dekat dengan warga.
“Kota Bandung tentu siap menjadi bagian dari upaya tersebut,” katanya.
Farhan berharap Ministerial Dialogue tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan secara bersama.
Sementara itu, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menjelaskan penguatan layanan AHU merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses masyarakat.
Ia mengatakan Kementerian Hukum terus mengembangkan dan mengintegrasikan berbagai layanan dengan sistem digital kementerian dan lembaga lainnya.
Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam mendukung integrasi data kependudukan, perpajakan, kewarganegaraan, keimigrasian, hingga sistem pemerintahan digital.
Festival Layanan AHU Berdampak 2026 menjadi ruang pertemuan pemerintah, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat untuk membahas penguatan pelayanan publik serta layanan hukum.
Puncak kegiatan diisi Ministerial Dialogue bertema “Sinergi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Pelayanan Publik dan Layanan Hukum yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berdampak.”
Forum tersebut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga untuk membahas penguatan pelayanan publik, interoperabilitas sistem digital, integrasi data, kemudahan berusaha, pemberdayaan UMKM, serta keterhubungan layanan kewarganegaraan dan keimigrasian.
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan pemberian penghargaan dan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai bentuk komitmen memperkuat transformasi layanan administrasi hukum umum yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. *red
