BANDUNG, journalbroadcast.co — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Rapat tersebut diikuti anggota DPRD Kota Bandung serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.
Raperda yang dibahas merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. Raperda tersebut meliputi Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Tiga aspek yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan rumah susun, dan pengarusutamaan gender.
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terkait Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PDI Perjuangan memahami perlunya penyesuaian regulasi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih baru.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, dan pengawasan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib, transparan, serta akuntabel. Pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan aset juga harus disertai mekanisme pengendalian yang jelas tanpa mengurangi fungsi pengawasan DPRD.
Selain itu, Pemerintah Kota Bandung diminta menjelaskan potensi dan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset. Penilaian aset dan pemilihan mitra kerja sama harus dilakukan secara objektif dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai pentingnya menyiapkan peraturan pelaksana agar implementasi kebijakan tersebut memiliki kepastian hukum.
Penyelenggaraan Rumah Susun
Pada Raperda tentang Rumah Susun, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap pembaruan regulasi sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan hunian layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Namun, Fraksi PDI Perjuangan meminta kejelasan mengenai penerapan kewajiban hunian berimbang, mekanisme pengawasan terhadap pengembang, serta penegakan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Pemerintah Kota Bandung juga diminta menjelaskan kesiapan lokasi, pendanaan, dan pengelolaan rumah susun, termasuk jaminan keterjangkauan tarif sewa serta biaya pemeliharaan.
Di samping itu, perlindungan hak pemilik dan penghuni, transparansi pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), penyelesaian sengketa, serta pendampingan selama masa penyesuaian dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.
Pengarusutamaan Gender
Sementara itu, terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi PDI Perjuangan memandang regulasi ini penting untuk memperkuat kesetaraan kesempatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Pelaksanaannya diharapkan terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan meminta kejelasan mengenai data kesenjangan gender di Kota Bandung, kesiapan kelembagaan dan aparatur pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Penganggaran responsif gender juga perlu diarahkan pada hasil konkret di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut harus disertai evaluasi berkala serta kepastian penyusunan peraturan pelaksana.
Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menerima ketiga Raperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi PDI Perjuangan berharap proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung. *red





















