BANDUNG, journalbroadcast.co — Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Rapat tersebut diikuti anggota DPRD Kota Bandung serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.
Keempat Raperda yang dibahas merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II, yakni Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.
Fraksi NasDem menilai keempat Raperda tersebut memiliki relevansi strategis terhadap kebutuhan pembangunan Kota Bandung, mulai dari penguatan tata kelola aset dan badan usaha milik daerah, penyediaan hunian layak dan terjangkau, hingga mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Namun, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah tidak boleh sekadar memenuhi aspek administratif dan yuridis. Setiap regulasi harus memiliki arah kebijakan yang jelas, dapat dilaksanakan, terukur hasilnya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyertaan Modal Perumda Tirtawening Rp37,6 Miliar
Dalam pembahasan Raperda penyertaan modal Perumda Tirtawening, Fraksi NasDem mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan melalui penyertaan aset daerah.
Fraksi NasDem menilai Perumda Tirtawening memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah. Karena itu, penguatan modal perusahaan harus diarahkan pada pengembangan usaha, efektivitas pemanfaatan aset, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Raperda, penyertaan modal direncanakan berupa tanah dengan luas keseluruhan 5.244 meter persegi dan nilai wajar sebesar Rp37.666.100.000.
Aset tersebut terdiri atas Stasiun Pompa Gumuruh di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, seluas 2.444 meter persegi dengan nilai Rp27.006.200.000; jalur pipa air limbah di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, seluas 410 meter persegi dengan nilai Rp4.637.100.000; serta Mata Air Citalaga di Jalan Terusan Sersan Bajuri, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, seluas 2.390 meter persegi dengan nilai Rp6.022.800.000.
Terhadap nilai tersebut, Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai dasar penetapan nilai wajar setiap aset, termasuk dokumen penilaian, tanggal dan metode penilaian, serta kepastian status kepemilikan dan legalitas tanah.
Fraksi NasDem juga merekomendasikan agar dokumen penilaian aset, dokumen legalitas kepemilikan, serta kajian ekonomi dan investasi disampaikan secara lengkap sebagai bahan pembahasan Raperda.
Selain kepastian nilai dan legalitas, Fraksi NasDem meminta kejelasan hubungan antara ketiga aset yang disertakan dengan kebutuhan operasional dan rencana pengembangan usaha Perumda Tirtawening. Pemerintah Kota Bandung bersama perusahaan juga diminta menyusun sasaran kinerja yang terukur, target pemanfaatan aset, serta mekanisme evaluasi berkala.
Fraksi NasDem turut menyoroti pengamanan aset setelah penyertaan modal dilakukan. Proses serah terima, pendaftaran hak atas tanah, sertifikasi, dan pencatatan aset harus dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan. Tanggung jawab pemeliharaan serta mekanisme pengawasan pemanfaatan aset juga perlu diperjelas.
Pada prinsipnya, Fraksi NasDem mendukung penguatan permodalan Perumda Tirtawening melalui penyertaan aset daerah. Namun, dukungan tersebut harus disertai kepastian legalitas dan kewajaran nilai aset, manfaat ekonomi dan operasional yang jelas, serta pengamanan dan pengawasan yang memadai.
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terkait Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi NasDem mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Bandung dalam menyempurnakan regulasi pengelolaan aset daerah.
Perubahan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan, mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengendalikan beban pemeliharaan, dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa optimalisasi aset tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Pengelolaannya harus tetap mengutamakan kepentingan publik, melindungi kekayaan daerah, serta memastikan setiap pemanfaatan memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya pembenahan inventarisasi aset, khususnya tanah dan bangunan, termasuk kelengkapan dokumen kepemilikan, kondisi fisik, pemanfaatan aktual, serta kesesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah Kota Bandung juga diminta memiliki peta aset yang membedakan aset untuk pelayanan publik, aset yang belum dimanfaatkan, dan aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.
Selain itu, penyelesaian aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap, dikuasai pihak lain, atau berpotensi menimbulkan sengketa perlu menjadi prioritas.
Dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, Fraksi NasDem menilai setiap bentuk kerja sama, baik melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, maupun kerja sama penyediaan infrastruktur, harus didukung penilaian objektif dan perjanjian yang melindungi kepentingan daerah.
Fraksi NasDem juga meminta kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab para pejabat pengelola barang milik daerah. Pendelegasian kewenangan harus disertai pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kekosongan pengawasan.
Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pada Raperda tentang Rumah Susun, Fraksi NasDem mengapresiasi upaya pembaruan landasan hukum penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung. Raperda tersebut dirancang untuk menggantikan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 dengan pengaturan yang lebih komprehensif.
Fraksi NasDem berpandangan bahwa rumah susun bukan sekadar solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan perkotaan, melainkan instrumen kebijakan perumahan yang harus menjamin akses terhadap hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Keberhasilan kebijakan rumah susun, menurut Fraksi NasDem, tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang didirikan. Aspek keterjangkauan biaya, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas lingkungan hunian, keberlanjutan pengelolaan, serta kepastian hukum bagi penghuni juga harus menjadi ukuran.
Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Bandung memperjelas pemetaan kebutuhan rumah susun, kriteria penerima manfaat, mekanisme seleksi penghuni, serta pengawasan agar fasilitas benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.
Keterjangkauan biaya sewa, biaya layanan, dan pemeliharaan juga harus diperhitungkan agar tidak melampaui kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Selain itu, perencanaan lokasi pembangunan perlu mempertimbangkan akses transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka, pusat kegiatan ekonomi, dan infrastruktur dasar. Kajian kelayakan lokasi, daya dukung lingkungan, serta konsultasi publik juga dinilai penting.
Fraksi NasDem turut menekankan perlindungan hak pemilik dan penghuni, transparansi pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), keterbukaan penggunaan dana pemeliharaan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil dan mudah diakses.
Pengarusutamaan Gender Harus Berdampak Nyata
Sementara itu, terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi NasDem menilai regulasi tersebut penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Menurut Fraksi NasDem, pembangunan yang berkualitas harus memberikan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat.
Karena itu, pengarusutamaan gender tidak boleh hanya menjadi urusan kelembagaan atau program pemberdayaan perempuan. Kebijakan ini harus tercermin dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Fraksi NasDem mengapresiasi pengaturan analisis gender dan Pernyataan Anggaran Gender dalam Raperda. Namun, penyusunan dokumen responsif gender tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Program harus didasarkan pada persoalan yang teridentifikasi, didukung data relevan, serta memiliki indikator keluaran dan hasil yang terukur.
Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, termasuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Tim Teknis, Focal Point Pengarusutamaan Gender, dan Tim Driver. Pembagian tugas, kapasitas aparatur, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pertanggungjawaban capaian program harus diperjelas.
Selain itu, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia perlu diperkuat melalui sistem informasi yang terintegrasi, memiliki standar kualitas, dan diperbarui secara berkala. Data tersebut harus menjadi dasar penentuan prioritas program, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
Fraksi NasDem juga mendorong pelibatan masyarakat secara bermakna dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Partisipasi tidak cukup sebatas kehadiran dalam sosialisasi atau konsultasi, tetapi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, mengusulkan solusi, memantau program, dan memberikan penilaian terhadap hasil kebijakan.
Di sisi pengawasan, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Bandung menetapkan indikator kinerja yang terukur, menyusun laporan berkala, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa kualitas peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan regulasi dalam menjawab persoalan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi NasDem berharap seluruh catatan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam pembahasan bersama DPRD.
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan tetap terbangun melalui semangat saling menguatkan dan mengawasi, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Bandung yang UTAMA: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis. *red





















