Bandung, JB -||- DPRD Provinsi Jawa Barat buka suara terkait banyaknya media online yang dibuat hanya untuk kepentingan tertentu, termasuk mencari keuntungan pribadi.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, peranan Dewan Pers sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan profesionalisme insan pers. Sehingga, insan pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi tidak dirusak.
“Jangan sampai pilar demokrasi ini tercoreng tindakan oknum tidak bertanggung jawab, tidak profesional, sehingga masyarakat dibingungkan dengan kualitas informasi yang tidak objektif, berimbang, dan punya tendensi tertentu apalagi sampai hoaks,” kata Haru ditemui ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Selasa (07/02/2023).
Lebih lanjut, Haru menyatakan, Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) juga perlu berperan membantu Dewan Pers dalam melakukan pengawasan. Sehingga, objektivitas insan pers dalam pemberitaan bisa tetap terjaga.
“Media juga berurusan dalam sektor bisnis, makanya di sinilah pentingnya Dewan Pers, KPID, KIP dalam mengawasi supaya masyarakat disuguhi informasi berkualitas,” ujarnya.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, kata Haru, kehadiran media dan insan pers sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar, objektif dan akurat karena merupakan hak publik. Jangan karena ketidaktahuannya, publik justru dirugikan oknum pers.
“Maka sebesar-besarnya sumberdaya publik harus digunakan untuk publik dan itu salah satunya dikawal oleh teman-teman pers. Mudah-mudahan peran ini bisa terus dimainkan teman-teman pers,” tuturnya.
Di sisi lain, Haru berharap Hari Pers Nasional (HPN) ke-76 pada 9 Februari mendatang menjadi momentum bagi insan pers lebih meningkatkan profesionalisme dan independensinya. Sehingga selain menyuguhkan berita yang kredibel, masyarakat juga bisa teredukasi.
“Saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional, mudah-mudahan insan pers selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan ikut serta secara signifikan memajukan kehidupan bangsa,” tandasnya. ***
