BANDUNG, journalbroadcast.co — Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya resmi memasuki tahap awal melalui pelaksanaan Groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran). Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi solusi kemacetan sekaligus menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan di kawasan Cekungan Bandung.
Groundbreaking tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal di kawasan Cekungan Bandung yang berlangsung di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/07/2026).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mendukung penuh implementasi proyek tersebut. Menurutnya, integrasi transportasi massal akan membuka peluang investasi sekaligus mempercepat penataan kawasan perkotaan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Penataan ini dilakukan karena nantinya tidak diperbolehkan lagi adanya parkir di badan jalan maupun aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalur BRT.
“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” ujar Farhan.
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung telah berkomitmen mendukung skema PSO sejak program tersebut mulai dirancang pada 2024. Bahkan, Kota Bandung menjadi daerah dengan kontribusi terbesar karena menjadi penerima manfaat utama layanan BRT.
Ia berharap tarif BRT tetap terjangkau agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” katanya.
Menurut Farhan, Angkutan Kota (Angkot) tidak akan dihapus, melainkan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama BRT. Saat ini, Pemkot Bandung juga tengah menyusun model bisnis serta melakukan simulasi rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan penyesuaian arus di sejumlah ruas jalan.
“Angkot lama tidak akan dihilangkan, tetapi akan menjadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Bandung Raya merupakan kawasan metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Namun, tingginya penggunaan kendaraan pribadi telah memicu kemacetan yang berdampak pada produktivitas, biaya perjalanan, hingga kualitas lingkungan.
Menurutnya, pembangunan BRT menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, serta terintegrasi dengan berbagai moda transportasi.
“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” ujar Dudy.
Selain groundbreaking, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama penyediaan PSO untuk memastikan layanan angkutan massal dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan BRT menjadi penanda dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya. Angkutan kota konvensional akan diarahkan menjadi layanan pengumpan berbasis kendaraan listrik agar tetap menjadi bagian dari sistem transportasi massal yang terintegrasi.
Dedi juga mendorong para sopir angkot bertransformasi menjadi pemilik kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang memudahkan sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga.
“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan,” tuturnya. *red
