CIMAHI, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/08/2026).
Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Cimahi, Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, pelajar, veteran, serta berbagai elemen masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam amanatnya mengatakan, kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar terbebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.
Peringatan HUT Kemerdekaan RI, lanjut Ngatiyana, menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Kota Cimahi diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui penguatan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Berbagai program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, merata, dan berkualitas.
“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Ngatiyana.
Paparkan Capaian Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Cimahi sepanjang setahun terakhir.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Cimahi telah merampungkan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa penduduk. Pemerintah daerah juga melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah.
Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan sore. Layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang bekerja pada pagi hari untuk tetap memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.
Di bidang infrastruktur, kehadiran Bundaran Jati disebut turut memperbaiki konektivitas dan membantu mengurai kepadatan lalu lintas.
Sementara itu, pembangunan underpass Gatot Subroto-Baros terus dikawal melalui kolaborasi Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari sektor ekonomi, Ngatiyana mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 mencapai 5,33 persen.
Namun, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka. Capaian tersebut harus mampu bermuara pada terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Dorong Pengelolaan Sampah
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi. Pemkot mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari.
Upaya tersebut diperkuat dengan gerakan Sapu Jagat yang mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Ngatiyana juga menyinggung capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13. Menurutnya, predikat tersebut merupakan bentuk amanah dalam pengelolaan keuangan daerah dan bukan sekadar penghargaan seremonial.
“Predikat WTP harus dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan sesuai aturan,” ujarnya.
Efisiensi Bukan Berarti Kurangi Keberpihakan
Ngatiyana menyampaikan, berbagai capaian pembangunan tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern,” ujar Ngatiyana.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Menurutnya, keterbatasan anggaran memberikan pelajaran penting bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan keberpihakan kepada masyarakat.
Efisiensi, kata Ngatiyana, berarti memilih program secara lebih cerdas, menentukan skala prioritas, serta memastikan setiap anggaran memberikan dampak terbesar bagi masyarakat.
“Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Jadikan Kemerdekaan sebagai Semangat Pengabdian
Ngatiyana juga mengingatkan seluruh aparatur agar menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat semangat pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Setiap kebijakan dan pelayanan publik, kata dia, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat.
“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan Merah Putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi,” pungkas Ngatiyana. *red
