BANDUNG, journalbroadcast.co — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memperkuat sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi ini menjadi langkah untuk meningkatkan literasi keimigrasian, memperluas edukasi publik, sekaligus mendorong pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta berbagai bentuk kerawanan keimigrasian.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat tersebut berlangsung di Ballroom Gaharu, Hotel Prime Park, Jalan KPH Hasan Mustopa No. 47/57, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
BacaJuga
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Dr. Arya Pradhana Anggakara, A.Md.Im., S.H., M.P.A., LL.M., serta Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, yang turut menjadi narasumber. Sementara itu, Yulianto Bimanegara, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, bertindak sebagai ketua panitia.
Dalam sambutannya, Arya Pradhana Anggakara menekankan pentingnya membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk mendukung pelaksanaan program keimigrasian.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan dan pelaksanaan di tingkat institusi, tetapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat.
Dalam hal ini, PWI Jawa Barat dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Melalui jaringan media dan wartawan, informasi mengenai kebijakan, pelayanan, serta pengawasan keimigrasian diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya komunikasi dan kemitraan antara insan pers dengan jajaran Imigrasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas publikasi program, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aturan dan prosedur keimigrasian.
Desa Binaan Imigrasi Jadi Garda Terdepan Pencegahan TPPO
Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu pendekatan preventif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendekatkan informasi, edukasi, dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga mengenai peraturan keimigrasian, hak-hak warga negara Indonesia, prosedur perjalanan ke luar negeri, serta risiko yang dapat muncul akibat pelanggaran ketentuan keimigrasian.
Salah satu fokus utamanya adalah mencegah TPPO dan TPPM, khususnya terhadap masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami prosedur keberangkatan yang benar, persyaratan dokumen perjalanan, serta risiko menggunakan jalur pemberangkatan nonprosedural.
Hal ini penting mengingat masih adanya potensi masyarakat menjadi korban penipuan berkedok tawaran pekerjaan di luar negeri, perekrutan ilegal, hingga praktik perdagangan manusia.
Pembentukan Desa Binaan Imigrasi terinspirasi dari pola pembinaan masyarakat yang dilakukan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di lingkungan TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di lingkungan Polri.
Pendekatan serupa diterapkan melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), yang berperan sebagai penghubung antara kantor imigrasi dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
PIMPASA memiliki sejumlah fungsi, mulai dari pembinaan dan edukasi, fasilitasi komunikasi, deteksi dini, pembangunan kemitraan, hingga perlindungan masyarakat melalui penyampaian informasi keimigrasian yang benar.
PIMPASA dan Agen Literasi Perkuat Pengawasan Keimigrasian
Dalam pelaksanaannya, PIMPASA tidak hanya memberikan sosialisasi dan konsultasi, tetapi juga membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat. Petugas dapat menerima laporan, melakukan verifikasi awal, serta meneruskan informasi yang relevan kepada jajaran Imigrasi.
Untuk memperluas jangkauan program, dibentuk pula Agen Literasi Desa Binaan Imigrasi. Agen tersebut dapat berasal dari unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, maupun elemen lainnya.
Keberadaan Agen Literasi diharapkan menjadi penghubung komunikasi antara PIMPASA dan masyarakat sehingga informasi mengenai aturan, prosedur, serta pelayanan keimigrasian dapat tersampaikan secara lebih luas.
Program Desa Binaan Imigrasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi kerawanan keimigrasian. Di antaranya daerah kantong pekerja migran, wilayah transit dan perlintasan pekerja migran, kawasan dengan konsentrasi Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Warga Negara Asing (WNA), serta daerah yang berpotensi menjadi lokasi TPPO dan TPPM.
Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi pelayanan keimigrasian, sosialisasi dan penyuluhan hukum, edukasi di sekolah, perguruan tinggi, pesantren, komunitas, hingga kunjungan langsung kepada kelompok masyarakat.
Selain itu, edukasi digital melalui podcast dan media sosial juga menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi.
Pendekatan berbasis masyarakat tersebut sekaligus mendorong terbentuknya sistem peringatan dini (early warning system). Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif menyampaikan informasi awal apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban keimigrasian.
Pers Perkuat Literasi Keimigrasian Masyarakat
Keterlibatan PWI Jawa Barat menjadi bagian penting dalam memperluas literasi keimigrasian melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab.
Pers memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan keimigrasian.
Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mengurus dokumen perjalanan melalui prosedur resmi, mengenali modus perekrutan pekerja migran ilegal, serta mengetahui langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi persoalan keimigrasian.
Sinergi antara Imigrasi dan PWI Jawa Barat juga diharapkan mampu membangun komunikasi publik yang lebih efektif. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan dan pelayanan keimigrasian tidak hanya berhenti di lingkungan institusi, tetapi dapat diterima dan dipahami masyarakat luas.
Keberhasilan Program Desa Binaan Imigrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, jajaran Imigrasi, TNI, Polri, insan pers, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen warga.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Desa Binaan Imigrasi diharapkan semakin optimal menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran hukum, mencegah TPPO dan TPPM, serta memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, dimulai dari lingkungan desa dan kelurahan. *red
