journalbroadcast.co, Jakarta | IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi yang disampaikan pada 30 Oktober 2026 itu menyoroti transparansi anggaran, efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), operasional Koperasi Desa Merah Putih, kualitas pendidikan, kebebasan sipil, kerusakan lingkungan, serta kedaulatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI).
Dalam siaran pers memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, ketiga organisasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah harus dinilai berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan, bukan semata-mata besarnya anggaran atau jumlah program yang diluncurkan.
BacaJuga
“Dua tahun adalah waktu yang cukup untuk menguji konsistensi janji politik,” demikian pernyataan bersama IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu.
Dalam evaluasinya, ketiga organisasi menyoroti anggaran program prioritas APBN 2026 yang disebut mencapai Rp1.377,9 triliun. Mereka juga mempertanyakan perubahan alokasi awal MBG dari Rp335 triliun menjadi sekitar Rp217–218 triliun, serta mendesak keterbukaan mengenai dasar penyesuaian anggaran dan realisasi belanja.
Untuk MBG, mereka menilai jumlah penerima manfaat belum cukup untuk membuktikan keberhasilan program. Evaluasi dampak terhadap status gizi, kesehatan, keamanan pangan, dan capaian pendidikan dinilai perlu dibuka kepada publik.
Kritik serupa diarahkan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan data dashboard Simkopdes yang dikutip dalam siaran pers per 16 Oktober 2026, sebanyak 26.402 unit pembangunan fisik disebut telah selesai, sedangkan sekitar 10.070 koperasi dilaporkan sudah beroperasi dari target 35.000 unit pada akhir 2026.
Ketiga organisasi meminta pemerintah mengevaluasi kesiapan usaha, tata kelola, pembiayaan, dan keterlibatan anggota agar pembangunan koperasi tidak berhenti pada penyediaan bangunan.
Di bidang pendidikan dan demokrasi, mereka menekankan pentingnya pemerataan akses, kesejahteraan guru, kebebasan akademik, serta perlindungan terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat menyampaikan kritik.
Siaran pers tersebut juga mengutip Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19, dengan skor aspek kebebasan di tingkat pusat sebesar 66,80. Selain itu, organisasi-organisasi tersebut menyoroti persoalan hak digital, perluasan peran militer di ruang sipil, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan.
Dalam bidang teknologi, mereka mendorong kebijakan AI yang melindungi data pribadi, menjamin transparansi algoritma, memperkuat riset nasional, serta mencegah penggunaan teknologi untuk membatasi kebebasan warga.
Melalui tujuh tuntutan bersama, IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu meminta evaluasi terbuka terhadap program prioritas pemerintah, penguatan pengawasan anggaran, perlindungan kebebasan sipil, penegakan hukum lingkungan, dan pembangunan kedaulatan teknologi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Mereka juga menyerukan dialog nasional yang melibatkan pemuda, petani, nelayan, buruh, perempuan, masyarakat adat, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Pemuda tidak meminta panggung. Pemuda menuntut tanggung jawab,” demikian penegasan dalam penutup siaran pers tersebut.
