BANDUNG, journalbroadcast.co — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menjadi narasumber pada kegiatan rapat koordinasi program demam berdarah dengue (DBD), di Harris Hotel & Conventions Ciumbuleuit, Selasa (21/10/2025).
Dalam paparannya bertajuk “Optimalisasi Peran Legislator dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bandung”, Iman Lestariyono menyoroti terkait kondisi dan tantangan DBD di Kota Bandung.
Menurut Iman, berdasarkan data prevalansi DBD di Kota Bandung menunjukkan fluktuasi kasus dengan kecenderungan meningkat pada periode musim hujan.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya konsistensi pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui pola 3M Plus, perubahan perilaku masyarakat yang belum berorientasi pada kebersihan lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan RW untuk kegiatan juru pemantau jentik (jumantik)., serta mobilitas penduduk yang tinggi dan kepadatan permukiman.Oleh karena itu, perlunya dukungan sosial, edukasi publik, serta legitimasi kebijakan daerah.
“Hari ini kita lakukan penguatan lintas sektor dari kedinasan dan UPTD, juga kewilayahan se-Kota Bandung. Ini lebih kepada edukasi atau penguatan aplikasi untuk antisipasi DBD di Kota Bandung, apalagi kasus DBD ini setiap tahunnya kan naik turun, jadi kita ingin tahu petanya seperti apa, agar tidak sampai terjadi yang namanya KLB (kejadian luar biasa) dari penyebaran DBD ini,” ujarnya.
Iman menjelaskan, salah satu metoda pencegahan penyebaran kasus DBD adalah melibatkan nyamuk Aedes Aegypti. Keberadaan nyamuk Wolbachia dimanfaatkan guna meminimalisir replikasi virus infeksi dari dengue penyebab demam berdarah.
Oleh karena itu, peran strategis legislator dalam pencegahan dan pengendalian DBD yakni dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang mendukung gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan dan inovasi bioteknologi pengendalian vektor.
Termasuk penguatan payung hukum bagi kader jumantik, relawan kesehatan lingkungan, dan mewujudkan program kampung bebas DBD, melalui edukasi upaya preventif.
Oleh karena itu, harus ada kolaborasi pentahelix, karena ini menjadi urusan semua pihak. Selain itu, edukasi upaya preventif tentunya membutuhkan anggaran yang cukup, untuk mengoptimalkan juga fungsi pengawasan.
“Jangan sampai program ini tidak tersosialisirkan kepada masyarakat. Nah, secara program kita akan dorong anggaran terutama di Pemerintah Kota Bandung karena ini melibatkan relawan di antaranya para jumantik yang ada di masyarakat,” ucapnya.
Iman berharap, edukasi dan sosialisasi mekanisme Wolbachia harus terus dioptimalkan, apalagi mekanisme ini relatif aman, karena tidak menggunakan zat kimia yang dapat mengganggu kesehatan.
“Memang saat ini belum semua dari 30 kecamatan di Kota Bandung sudah menerapkan mekanisme ini, baru dua kecamatan di tahun ini, dan tahun depan bertambah dua kecamatan baru. Jadi insyaallah ke depan Kota Bandung kalau nol banget sih nggak bisa, tapi dengan kolaborasi ini harapannya bisa membuat Kota Bandung segera terbebas dari DBD. Minimalnya angkanya mendekati nol persen,” katanya. *red
