Bandung, JB — Ratusan pegiat anti korupsi dari Manggala Garuda Putih (MGP) kembali melakukan unjukrasa di Halaman Gedung DPRD Jabar Jalan Dipenogoro Kota Bandung pada Kamis (08/09/2022).
Massa berunjukrasa terkait permasalahan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) Pangandaran senilai Rp 50 miliar yang menurut para pegiat anti korupsi bermasalah.
Massa pun meminta agar proyek yang didanai Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 50 miliar tersebut segera dihentikan dengan alasan sebagai bentuk untuk menyelamatkan kerugian negara.
Massa pegiat anti korupsi tersebut tidak hanya dari MGP juga beberapa massa juga ikut bergabung seperti dari Barisan Rakyat Antikorupsi Tatar Sunda, Wanwan Mulyawan tampak terlihat di lokasi menyuarakan kasus tersebut.
Kordinator aksi, Agus Satria saat melakukan orasinya di depan massa mengancam akan melakukan unjukrasa terus terusan bila tuntutannya tidak juga diindahkan.
“Kami minta proyek pengadaan PJU Pangandaran segera dihentikan. Kalau tidak kami akan demo terus terusan,” ujar Agus Satria saat ditemui disela sela aksi unjukrasa Kamis 8 September 2022.
Kepada awak media, Agus Satria menyebutkan bahwa aksi yang dilakukannya di DPRD Jabar tersebut sebagai tindaklanjut dari audiensi pada pekan sebelumnya antara pegiat anti korupsi dengan anggota DPRD Jabar Komsi VI.
“Pekan lalu kan Komisi IV menyebutkan akan menindaklanjuti terhadap usulan dan aspirasi, yang mempertanyakan bagaimana proses perencanaan PJU Pangandaran, sampai disahkannya oleh Gubernur Jabar terkait bantuan keunagan provinsi Jabar tersebut,” ujarnya.
Agus bersikukuh bahwa ada kejanggalan dalam proyek pengadaan PJU Pangandaran tersebut mulai dari perencanaan yang tidak matang hingga lelang dan jelang pelaksanaan.
“Dari 50 miliar anggaran, dibagi tiga tahap, untuk lampu dan untuk tiang, keduanya sudah ada pemenangnya, sedangkan untuk kontruksi masih dalam proses lelang hingga menunggu pemenangnya, nah dalam proses proses inilah, saya yakin ada dugaan kuat korupsi dan markup,” ujarnya.
Agus pun menyebutkan bila dugaan ini terbukti maka uang rakyat akan habis, dan sebelum itu terjadi maka segera selamatkan uang rakyat tersebut dengan segera membatalkan proyek tersebut dan dananya segera ditarik lagi ke Pemprov Jabar.
Agus Satria pun menjelaskan bahwa diwaktu yang sama masyarakat kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran juga melakukan aksi mendatangi DPRD Pangandaran untuk menyampaikan aspirasinya.
“Jadi ini sudah jelas ada reaksi dari masyarakat tentang dugaan dugaan praktek korupsi, dari itulah harus segera batalkan agar negara tidak mengalami kerugian lebih besar,” ujarnya.
Agus juga masih berharap dan masih menghargai anggota DPRD Jabar yang juga dari awal menerima aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya. “Makanya kami tagih lagi kesini, sebelum melaporkan secara resmi ke Kejati maupun aparat penegak hukum (APH) lain. Dan kami berharap DPRD Jabar turun langsung ke Pangandaran tapi hari ini nol besar,” ujarnya.***
