BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung transformasi digital layanan pensiunan nasional melalui penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pensiunan Nasional atau KTA Co-Branding yang digelar di Pendopo Kota Bandung, Rabu (14/01/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sistem keanggotaan pensiunan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sekda), Iskandar Zulkarnain, menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) atas terselenggaranya penyerahan KTA Pensiunan Nasional. Ia menilai inovasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk penerapan sistem transaksi non-tunai.
Menurut Zulkarnain, pemanfaatan kartu fisik maupun kartu digital dalam KTA Pensiunan Nasional merupakan langkah penting untuk membiasakan masyarakat, termasuk para wredatama, dalam menggunakan layanan berbasis digital yang kini semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bandung membuka peluang pengembangan pemanfaatan KTA Pensiunan Nasional dalam berbagai layanan daerah. Ke depan, kartu tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan maupun nilai tambah, seperti akses terhadap layanan tertentu atau bentuk apresiasi lainnya bagi para pensiunan.
“Para wredatama memiliki peran dan jasa besar bagi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus memberikan ruang penghargaan serta peluang kontribusi melalui sinergi program yang bermanfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Pendataan Nasional Pengurus Besar PWRI, Bambang Riadhy Umar, menjelaskan bahwa Kartu Tanda Anggota Pensiunan Nasional merupakan bagian dari upaya penataan dan pemutakhiran data wredatama secara nasional.
“KTA Pensiunan Nasional ini bukan sekadar kartu anggota, tetapi menjadi bagian dari pendataan nasional PWRI,” katanya.
Menurut Bambang, pendataan yang terintegrasi dan akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan program serta pengembangan layanan bagi para pensiunan di masa mendatang. Oleh karena itu, ia mendorong adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah agar pelaksanaan pendataan dapat berjalan optimal.
“Dengan data yang rapi dan akurat, program untuk wredatama bisa disusun dengan lebih tepat,” tuturnya. *red
