journalbroadcast.co, Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa persoalan hukum dan hak asasi manusia (HAM) bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan tersebut, melainkan juga seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
Penegasan itu disampaikan Yusril seusai kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kemenko Kumham Imipas menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bahan penyelarasan program dan kebijakan pemerintah untuk tahun 2027.
Yusril menjelaskan, rekomendasi tersebut disusun untuk memastikan persoalan hukum dan HAM masuk dalam program kerja setiap instansi sesuai tugas dan kewenangannya.
“Masalah HAM bukan semata-mata tugas dari Kementerian HAM, tetapi juga tugas dari TNI, tugas dari Polri, juga harus melindungi HAM,” ujar Yusril.
Ia mencontohkan, perlindungan kebebasan beragama, pemenuhan hak pendidikan, dan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan HAM yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian.
Karena itu, rekomendasi kebijakan tidak hanya ditujukan kepada kementerian yang secara langsung membidangi hukum dan HAM, tetapi juga instansi lain yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya.
Yusril menambahkan, Kemenko Kumham Imipas setiap tahun menerima laporan mengenai pelaksanaan dan penyerapan kebijakan hukum serta HAM di masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas menjalankan fungsi koordinasi, bukan mengambil alih kewenangan lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikan.
Menurutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung memiliki kewenangan sesuai tugas masing-masing. Sementara itu, kementerian koordinator memastikan proses dan program lintas instansi berjalan selaras.
“Tugas kami mengkoordinasikan semua itu agar semua program di bidang HAM dan di bidang hukum itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Yusril juga mengingatkan bahwa koordinasi antarkementerian tidak boleh berhenti pada rapat dan penyusunan dokumen administratif. Rekomendasi harus memiliki dasar data yang dapat diperiksa, kajian hukum, pembagian kewenangan, serta alternatif penyelesaian yang dapat dilaksanakan.
Kemenko Kumham Imipas mencatat 37 rekomendasi kebijakan tahun 2026 disampaikan kepada 50 penerima. Dalam laporan Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya, sebanyak 22 pimpinan hadir secara langsung, 27 penerima diwakili, dan satu penerima, yakni Mahkamah Agung, berhalangan hadir.
Melalui rekomendasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan penghormatan dan perlindungan HAM menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.



















