BANDUNG, journalbroadcast.co — Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha masyarakat.
Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengalamannya selama lebih dari dua dekade sebagai pelaku usaha. Selama sekitar 27 tahun berkecimpung di dunia kewirausahaan, Indri membangun jaringan bisnis hingga berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.
Kini, pengalaman tersebut ia manfaatkan dalam menjalankan amanah sebagai legislator untuk mendorong pemerintah menghadirkan dukungan yang lebih nyata bagi UMKM dan koperasi di Kota Bandung.
Hal itu disampaikan Indri saat menghadiri Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bandung Tahun 2026 di Hotel Grandia, Kota Bandung, Senin, 22 Juni 2026.
“Dulu saya hanya menjadi pelaku UMKM. Sekarang saya diberi amanah untuk ikut menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM di Kota Bandung,” ujar Indri.
Menurutnya, keputusan untuk terjun ke dunia politik dan pemerintahan merupakan bagian dari upaya memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat Kota Bandung.
Ia mengakui, bekerja di lingkungan pemerintahan memiliki tantangan tersendiri karena proses dan mekanismenya berbeda dengan menjalankan perusahaan.
Meski demikian, selama sekitar dua setengah tahun menjalankan tugas di Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri bersama anggota lainnya terus berupaya mendorong pemerintah agar semakin memperhatikan kebutuhan pelaku usaha.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi dengan kementerian-kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Menurut Indri, komunikasi tersebut membuka peluang hadirnya berbagai program pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pelaku UMKM di Kota Bandung.
“Komisi II terus berupaya mendatangi kementerian-kementerian terkait untuk mencari peluang program yang bisa dibawa ke Kota Bandung. Ternyata kementerian sangat terbuka dan senang ketika daerah aktif berkomunikasi,” katanya.
Indri menilai pengalaman dan jaringan yang dibangunnya selama puluhan tahun di dunia usaha menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk kepentingan masyarakat.
Tidak hanya UMKM, ia juga menaruh perhatian terhadap pengembangan sektor koperasi. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang tersebut, Indri menilai koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Ia mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yang dinilai terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurut Indri, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Karena itu, dalam setiap pembahasan anggaran, ia mendorong adanya dukungan yang memadai bagi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi II.
“Tujuan saya hanya satu, bagaimana UMKM dan koperasi di Kota Bandung semakin maju dan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ungkapnya.
Indri menegaskan, Komisi II DPRD Kota Bandung akan terus bersikap proaktif dengan menjalin komunikasi dan mendatangi kementerian terkait guna membuka akses terhadap berbagai program yang dapat mendukung pengembangan UMKM dan koperasi.
Ia berharap dukungan kebijakan, program pemerintah, serta kolaborasi berbagai pihak dapat membuat UMKM Kota Bandung semakin berkembang dan memiliki daya saing.
“Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Kota Bandung,” pungkasnya. *red





















