Kab. Bandung, BewaraJabar — Bupati Bandung, Dadang Supriatna melakukan sidak pada sejumlah dinas, dan hasilnya terdapat temuan atas 60 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos.
Berbagai pihak pun ikut menanggapi hasil dari sidak tersebut, tak terkecuali anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, Maulana Fahmi mengaku kecewa atas perbuatan para ASN tersebut.
“Membaca fakta tentang sidak Bupati Bandung Dadang Supriatna, cukup prihatin dan kecewa terhadap tingkat bolos ASN yang cukup tinggi,” tutur Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, Maulana Fahmi dikutip dari Jurnal Soreang dalam keterangannya, Senin 31 Januari 2022.
Ia juga meningatkan jika kesejahteraan ada kaitannya dengan disiplin.
“Tapi perlu diingat, disiplin kuat karena dikaitkan juga dengan kesejahteraan,” ucap Fahmi.
Lebih jauh ia menjelaskan, sewaktu agenda pembahasan Rancangan APBD 2021 mengenai Anggaran Perubahan digelar, ia termasuk salah satu yang menolak pemotongan tunjangan kinerja (tunkin) sebesar 10 persen.
“Tapi akhirnya, terjadilah pemotongan 10 persen tunkin ASN,” sambung Fahmi.
Fahmi juga menilai jika kedisiplinan ASN menjadi rendah diakibatkan oleh pemotongan tunkin.
“Hasilnya terlihat sekarang ini. Mungkin karena ada pemotongan tunkin, sehingga kedisiplinan ASN menjadi rendah,” ungkapnya.
Ia menilai, disiplin juga dipengaruhi oleh reward and punishment yang diberikan kepada ASN.
“Punishment-nya mungkin tidak terlalu tegas, sehingga tingkat bolosnya tinggi. Atau reward-nya yang rendah, maka disiplinnya masih tetap rendah juga,” terangnya.
Menurutnya para pimpinan dinas dan pejabat tinggi harus menjadi teladan terlebih dahulu supaya anak buahnya juga disiplin.
“Dari tahun ke tahun, meningkat atau tidak? Jangan-jangan, semakin tahun semakin menurun. Berarti ada sistem yang harus diperbaiki,” sebutnya.
Ia juga berharap dengan adanya hal tersebut akan membuat para ASN menjadi lebih baik lagi.
“Misalnya dengan melihat 5 tahun ke belakang, tingkat kedisiplinannya seperti apa? Kita ingin tahu juga. Kalau ternyata semakin tahun tingkat kedisiplinan semakin rendah, artinya ada sistem yang tidak beres,” sambung Fahmi.
