BANDUNG, journalbroadcast.co — Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung” di Hotel Shakti Bandung, Kamis (23/7/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari upaya mematangkan persiapan pembangunan dua fasilitas strategis milik Pemerintah Kota Bandung.
FGD dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung H. Toni Wijaya, S.E., Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., serta Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) 17 DPRD Kota Bandung.
BacaJuga
Dalam kesempatan tersebut, Toni Wijaya menegaskan DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan agar pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Harapan saya, FGD lanjutan ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Forum ini harus menghasilkan matriks pemetaan dan mitigasi risiko yang jelas, lengkap dengan pembagian peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan,” ujar Toni.
Menurutnya, seiring proses penyusunan regulasi yang terus dikawal DPRD, termasuk melalui kerja Pansus 17, fokus pembahasan kini diarahkan pada upaya mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
Toni menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Pertama adalah risiko administrasi dan hukum. Ia meminta seluruh dokumen mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelelangan, hingga kontrak tahun jamak (multi-years) disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.
Aspek kedua adalah risiko teknis dan kualitas pembangunan. Menurutnya, pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi harus mampu menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki fungsi strategis.
“Oleh karena itu, kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, aspek lingkungan, serta standar keselamatan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan hanya demi mengejar target waktu,” tegasnya.
Selain itu, Toni juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi sejak dini potensi keterlambatan pekerjaan maupun pembengkakan biaya proyek. Semakin cepat risiko diidentifikasi, menurutnya, semakin besar peluang menyiapkan solusi yang tepat.
Ia juga menekankan pentingnya peran setiap perangkat daerah dalam mendukung skema pembiayaan tahun jamak. Inspektorat Daerah, kata Toni, memiliki fungsi strategis sebagai early warning system untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bandung diharapkan mampu menyiapkan berbagai langkah antisipasi selama masa pembangunan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses konstruksi.
“Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bandung diharapkan mampu menyiapkan berbagai skenario antisipasi selama masa transisi pembangunan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh proses konstruksi yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Toni berharap FGD tersebut mampu menghasilkan keputusan yang konkret melalui penyusunan pemetaan dan mitigasi risiko secara komprehensif. Menurutnya, fondasi pembahasan telah dibangun pada FGD sebelumnya melalui penyamaan persepsi mengenai regulasi, dukungan terhadap skema pembiayaan multi-years, serta penguatan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
Ia pun mengapresiasi seluruh perangkat daerah, akademisi, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pembangunan dua fasilitas publik strategis secara matang, terukur, dan akuntabel.
“Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa pembangunan dua fasilitas strategis ini benar-benar dipersiapkan secara matang, terukur, dan akuntabel,” pungkasnya. *red
