BANDUNG, journalbroadcast.co — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyatakan menerima dan menyetujui pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung untuk dilanjutkan ke tingkat Panitia Khusus (Pansus). Meski demikian, PKS memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026), yang dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pimpinan kewilayahan.
Empat Raperda yang menjadi perhatian Fraksi PKS meliputi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.
Pengarusutamaan Gender Harus Perkuat Ketahanan Keluarga
Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang adil dan bebas diskriminasi, sehingga perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara.
Namun, PKS menekankan bahwa penerapan kesetaraan dan keadilan gender perlu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, dengan mengedepankan keseimbangan, keadilan, serta kemitraan yang saling melengkapi.
PKS juga mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang meningkatkan landasan hukum pengarusutamaan gender dari Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Daerah. Penguatan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Dalam penyempurnaan Raperda, Fraksi PKS mendorong pendekatan berbasis ketahanan keluarga. Selain itu, perlu ada klausul khusus mengenai pemberdayaan perempuan rentan, perempuan kepala keluarga, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.
PKS juga meminta adanya sanksi administratif bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban pengarusutamaan gender, kejelasan pembagian tugas antara Kelompok Kerja PUG dan Tim Driver, serta penyempurnaan penjelasan pasal demi pasal agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Pengelolaan data terpilah gender juga diharapkan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Bandung agar dapat mendukung transparansi, penelitian akademis, dan pengawasan masyarakat.
Rumah Susun Harus Berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pada Raperda tentang Rumah Susun, Fraksi PKS menyambut baik penyusunan regulasi baru sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014.
PKS menilai pembangunan rumah susun menjadi salah satu solusi menghadapi keterbatasan lahan, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Meski menyetujui pembahasan Raperda tersebut, Fraksi PKS menekankan pentingnya kewajiban pengembang rumah susun komersial menyediakan paling sedikit 20 persen rumah susun umum sebagaimana diatur dalam konsep hunian berimbang.
PKS juga meminta agar skema konversi kewajiban pengembang dalam bentuk dana diawasi secara ketat dan transparan. Dana tersebut harus dialokasikan secara khusus untuk pembangunan hunian bagi MBR di Kota Bandung dan tidak dicampurkan dengan pendapatan umum APBD.
Selain itu, penugasan BUMD untuk menyerap unit rumah susun umum harus disertai kepastian penyertaan modal dan kesiapan tata kelola agar tidak menimbulkan beban keuangan baru bagi pemerintah daerah.
Fraksi PKS turut menyoroti perlindungan konsumen selama masa transisi pengelolaan rumah susun. Laporan keuangan dan hasil audit akuntan publik atas biaya pengelolaan selama masa transisi diminta dipublikasikan secara terbuka kepada calon pemilik sebelum penyerahan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Aspek fasilitas pendukung juga menjadi perhatian, termasuk penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), lahan pemakaman, ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, sarana ibadah, serta aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Pengelolaan Aset Daerah Harus Transparan dan Bebas Penyalahgunaan
Mengenai perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PKS menilai aset pemerintah merupakan kekayaan strategis yang harus dikelola berdasarkan prinsip amanah, kemanfaatan umum, keadilan, dan transparansi.
Optimalisasi aset yang belum produktif atau idle assets dinilai dapat menjadi salah satu langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Kota Bandung.
PKS mengapresiasi sejumlah pengaturan dalam Raperda yang dinilai memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan aset, mendorong efisiensi birokrasi, memperkuat legalitas kepemilikan, serta membuka peluang optimalisasi aset melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
Namun, Fraksi PKS mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap pendelegasian kewenangan agar tidak membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
PKS mengusulkan agar pengelola barang menyampaikan laporan berkala setiap semester kepada DPRD Kota Bandung terkait pemanfaatan aset dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.
Selain itu, inventarisasi dan sertifikasi tanah, termasuk tanah brandgang serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, harus dilakukan melalui verifikasi historis dan pemetaan fisik secara cermat dengan melibatkan masyarakat setempat guna menghindari potensi sengketa lahan.
PKS juga mendorong Inspektorat melakukan audit aset secara berkala terhadap seluruh perangkat daerah, terutama aset yang tidak digunakan agar segera dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Catatan lainnya menyangkut transparansi penjualan aset tanpa lelang, penetapan nilai jual berdasarkan penilaian independen, serta penerapan sanksi disiplin dan tuntutan ganti rugi apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus barang.
Penyertaan Modal Tirtawening Jangan Bebani Masyarakat
Sementara itu, dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening, Fraksi PKS menyambut baik upaya pemerintah daerah mengoptimalkan aset untuk memperkuat infrastruktur pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
PKS menilai sumber daya air memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang harus dikelola secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat.
Penyertaan modal berupa aset tanah milik pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan Perumda Tirtawening.
Meski demikian, Fraksi PKS mendesak agar dokumen kelayakan investasi atau kajian ekonomi dipaparkan secara komprehensif kepada DPRD sebelum Raperda ditetapkan.
Hal penting lainnya adalah jaminan agar penyertaan modal tersebut tidak dijadikan alasan untuk menaikkan tarif air minum, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Fraksi PKS, penguatan modal melalui aset daerah seharusnya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan sarana pelayanan dasar, bukan justru menambah beban masyarakat.
PKS juga meminta penyempurnaan penjelasan pasal demi pasal, terutama mengenai mekanisme penilaian aset dan tata kelola kekayaan daerah yang dipisahkan, agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.
Setujui Pembahasan dengan Sejumlah Catatan
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bandung menyatakan menerima dan menyetujui keempat Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).
PKS berharap seluruh catatan, kritik, dan masukan yang disampaikan dapat diakomodasi secara konkret dalam proses pembahasan sehingga menghasilkan peraturan daerah yang aplikatif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, keempat Raperda tersebut diharapkan tidak hanya menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kota Bandung. *red





















