CIMAHI, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota Cimahi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui program Pak Wali Kota Ngawangkong Bari Ngaronda (PAWANG RONDA), Rabu malam (02/09/2026).
Kegiatan diskusi yang dipimpin langsung Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, tersebut berlangsung di Lapangan Voli Kampung Mekarsari, Kelurahan Padasuka.
Ngatiyana menegaskan, para pemimpin daerah harus proaktif menjemput aspirasi masyarakat agar tidak tercipta jarak antara pemerintah dan warga. Kehadiran langsung di tengah masyarakat, termasuk pada malam hari, menjadi upaya untuk menyerap berbagai persoalan secara terbuka dan transparan.
“Kami tidak ingin ada jarak dengan masyarakat. Maka kami turun langsung untuk mendengarkan keluh kesah warga,” tegas Ngatiyana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Neneng Rahmadini, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Fery Haryanta, serta Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen.
Kehadiran jajaran Forkopimda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah dan aparat dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam dialog tersebut, warga RW 07 Kelurahan Padasuka menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari persoalan rumah indekos di sekitar kawasan kampus Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) hingga maraknya kendaraan yang menggunakan knalpot brong.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan, termasuk melalui pendataan penduduk pendatang secara berkala.
Selain pengawasan terhadap rumah indekos, kepolisian juga berkomitmen untuk terus menggencarkan penertiban kendaraan dengan knalpot bising yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.
Penindakan tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban sekaligus memberikan rasa aman kepada warga, khususnya dari gangguan suara bising yang kerap terjadi pada malam hari.
Tak hanya persoalan keamanan dan ketertiban lingkungan, warga juga menyampaikan keluhan terkait ketidakakuratan data kemiskinan yang dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan sosial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan pembaruan data agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Melalui program PAWANG RONDA, Pemerintah Kota Cimahi berharap komunikasi dua arah antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat dapat terus diperkuat.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pihak, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat diharapkan dapat segera ditangani, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas di Kota Cimahi. *red
