CIMAHI, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota Cimahi terus menghadirkan inovasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui Dinas Sosial, Pemkot Cimahi menginisiasi Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (07/07/2026).
FGD menjadi forum strategis untuk menyatukan gagasan, menyusun arah kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Sekitar 100 peserta hadir, terdiri atas perwakilan perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga vertikal, komunitas, serta insan media.
Dalam sambutannya, Adhitia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus bergeser dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi warga.
“Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi semua pihak agar masyarakat mampu menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi,” ujarnya.
Menurut Adhitia, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga pembangunan harus dimulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Totong Solehudin menjelaskan bahwa Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Ia mengatakan, meski memiliki wilayah yang relatif kecil, Kota Cimahi masih menghadapi tantangan tingginya kepadatan penduduk dan angka kemiskinan. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat kelompok masyarakat pada desil bawah yang membutuhkan intervensi terpadu melalui perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Sebagai tahap awal, program akan difokuskan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan urban farming, kelembagaan sosial, usaha mikro, hingga wisata berbasis masyarakat.
Seluruh potensi tersebut akan diintegrasikan menjadi kawasan pemberdayaan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Kampung Sosial dikembangkan menggunakan pendekatan Pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan tersebut dipadukan dengan konsep social engineering untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sebagai referensi, Dinas Sosial Kota Cimahi mengadopsi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari sejumlah daerah yang sukses mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan karakteristik Kota Cimahi.
Menariknya, kawasan Kampung Sosial juga direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai identitas sekaligus daya tarik kawasan wisata.
Totong menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari menurunnya angka kemiskinan, tetapi juga meningkatnya kemandirian masyarakat, berkembangnya aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lingkungan yang produktif, serta hadirnya destinasi edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia menambahkan, pengembangan Kampung Sosial mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Cimahi mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR), perguruan tinggi, komunitas, organisasi sosial, serta dunia usaha agar keberlanjutan program dapat terjaga dalam jangka panjang.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berharap lahir berbagai masukan strategis untuk menyempurnakan desain Program Kampung Sosial sebelum diterapkan di lapangan. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menghadirkan kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam mewujudkan Cimahi MANTAP melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. *Red
