BANDUNG, journalbroadcast.co — Puluhan wartawan yang tergabung dalam Pokja (Kelompok Kerja) PWI Kota Bandung menyatakan sikap tegas menanggapi dinamika internal PWI. Pokja PWI Kota Bandung memandang khususnya di Jawa Barat, dengan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) serta pembekuan kepengurusan dan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan langkah yang berpotensi memicu konflik internal dan merusak marwah organisasi.
Sementara, rekonsiliasi PWI antara kubu Hendry C. Bangun Ketua Umum PWI Kongres Bandung bersama Zulmansyah Sekedang Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa tengah berproses berdasar Kesepakatan Jakarta yang ditandatangani kedua belah pihak belum lama ini. Dan akan segera menggelar kongres PWI selambat-lambatnya pada akhir Agustus tahun ini.
BacaJuga
Dalam rapat rutin di Sekretariat PWI Kota Bandung, Kamis (12/06/2025), Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, menyampaikan keprihatinannya atas pembekuan sepihak terhadap 10 kepengurusan PWI kota dan kabupaten di Jabar. Menurutnya, pengangkatan PLT yang menggantikan kepengurusan yang dibekukan diduga melanggar aturan organisasi.
Lebih memprihatinkan lagi, bersumber dari informasi bahwa sejumlah PLT yang diangkat disebutkan merupakan anggota PWI yang sudah tidak aktif atau kadaluarsa. Selain itu, penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) juga diduga tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
Kota Bandung Tetap Solid
Menjelang Kongres PWI pada Agustus 2025, Ihsan mengkhawatirkan kondisi ini dapat memecah kestabilan organisasi. Ia menegaskan, Pokja PWI Kota Bandung berkomitmen menjaga soliditas dan mengajak seluruh pengurus dan anggotanya untuk tidak terpecah belah.
“Kami mengingatkan pihak-pihak yang berambisi agar tidak mengesampingkan aturan organisasi,” tegasnya.
Karenanya, Ihsan sapaan akrabnya, menekankan kepada seluruh anggota Pokja PWI Kota Bandung untuk tetap berpegang teguh pada mekanisme maupun aturan organisasi yang berlaku.
Serta memastikan pula, sebagai benteng utama bahwa Pokja PWI Kota Bandung harus tetap solid dan fatsun di bawah kepengurusan Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat.
Kota Bandung Jadi Benteng Utama
Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Sukri (Arie).
Pada kesempatan itu Arie mengungkap secara gamblang ihwal serta terjadinya dualisme kepemimpinan PWI. Begitu pula langkah strategis yang dipersiapkan dalam mengawal pelaksanaan kongres pada Agustus mendatang.
Meski saat ini PWI Jabar diisi PLT versi Kongres Bandung, ia menegaskan bahwa Kota Bandung harus menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas kepengurusan.
“Penunjukan PLT di sejumlah daerah dilakukan tanpa proses yang sesuai. Mereka dianggap tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat,” tegasnya.
*Pelanggaran Prosedur Keanggotaan*
Arie pun menjelaskan, aturan PWI mensyaratkan calon anggota harus mengikuti Orientasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) sebelum menjadi PWI Muda. Sementara untuk naik menjadi anggota biasa, wajib lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setelah dua tahun menjadi anggota muda.
“Pengangkatan anggota biasa hanya boleh dilakukan Ketua Umum PWI dengan syarat ketat, seperti prestasi jurnalistik bergengsi. Namun, yang terjadi justru pengangkatan tanpa memenuhi kriteria,” ujarnya.
*Peringatan untuk Menjaga Marwah PWI*
Rapat rutin tersebut kemudian dipungkas dengan dilakukannya pernyataan sikap bersama seluruh pengurua serta anggoya Pokja PWI Kota Bandung.
Pernyataan sikap ini menjadi bentuk penolakan terhadap praktik yang dinilai merusak tata kelola organisasi. Pokja PWI Kota Bandung mendesak semua pihak menaati regulasi dan menghindari tindakan sepihak yang berpotensi memicu perpecahan di tubuh wartawan Jawa Barat. *red
