BANDUNG, journalbroadcast.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan penetapan tersebut, status badan hukum Bank Bandung resmi bertransformasi dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu (14/10/2026), setelah melalui pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung.
BacaJuga
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, M. Bagja Jaya Wibawa, mengatakan, perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Bank Bandung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, perubahan status menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme perusahaan sekaligus menjaga keseimbangan antara orientasi keuntungan dan fungsi pelayanan publik.
“Harapannya, setelah perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur ini, Perseroda BPR Kota Bandung (Bank Bandung) semakin bersemangat dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Di sisi lain, keseimbangan antara orientasi keuntungan dan pelayanan publik juga harus semakin baik,” ujar Bagja.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Bank Bandung dituntut mampu memberikan layanan perbankan yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
Selain itu, tata kelola perusahaan dan kinerja yang sehat diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
“Kami berharap Perseroda BPR Kota Bandung dapat menjadi BUMD yang sehat, profesional, dan prudent, serta semakin luas kegiatan usahanya juga berkontribusi maksimal bagi PAD Kota Bandung,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Pansus 18, yang telah menuntaskan pembahasan Raperda tersebut.
Ia menilai, penyelesaian pembahasan hingga penetapan Perda merupakan hasil kerja sama dan komitmen antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat kelembagaan Bank Bandung.
“Terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kota Bandung atas dedikasi, komitmen, dan segala ikhtiar melalui Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan satu buah Raperda Kota Bandung tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung yang pada hari ini telah disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tutur Farhan.
Farhan menjelaskan, penetapan Perda tersebut bukan sekadar perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum, melainkan juga menjadi landasan bagi pengembangan peran serta fungsi Bank Bandung ke depan.
Melalui perubahan tersebut, Bank Bandung diharapkan dapat mengembangkan kegiatan usaha dan layanan perbankan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta memperkuat kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan sejumlah langkah pembenahan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat kondisi Bank BPR Kota Bandung.
Langkah tersebut meliputi penataan manajemen, penanganan kredit macet, hingga peluncuran produk simpanan baru.
Dengan perubahan status menjadi Perseroda, Bank Bandung diharapkan semakin mampu meningkatkan kinerja, memperluas pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah dan sumber kontribusi bagi PAD Kota Bandung. *red
