BANDUNG, journalbroadcast.co — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung selalu mengedepankan pendekatan humanis. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam mewujudkan penataan kota yang tertib dan nyaman.
Menurut Farhan, sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat telah terjalin dengan baik dalam berbagai program penataan kawasan, termasuk penataan PKL di sejumlah titik strategis.
“Sebelumnya kita sudah menertibkan PKL di kawasan Cicadas. Pemprov Jabar tentu juga mendukungnya karena BRT merupakan proyek bersama,” kata Farhan, Senin (18/05/2026).
Ia menjelaskan, selain melakukan penertiban, pemerintah juga memikirkan solusi bagi para pelaku usaha yang terdampak agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya.
“Pemerintah tentu akan hadir untuk bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Bukan hanya pemerintah yang mencari solusi, tetapi bersama-sama dengan PKL,” tuturnya.
Farhan berharap para PKL dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keindahan Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat.
“Kota Bandung adalah kota jasa. Kita sangat tergantung pada kunjungan wisatawan. Kita ingin Kota Bandung tertib dan indah sehingga wisatawan merasa nyaman dan selalu ingin datang kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penataan kawasan Cicadas menjadi salah satu prioritas karena Jalan Ahmad Yani akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).
“Kita sekarang sedang melakukan pendekatan kepada koordinator. Bagaimanapun juga Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi Cicadas Market itu akan menjadi lokus BRT juga. Pasti nantinya akan kita tertibkan,” katanya.
Bambang menegaskan, pendekatan persuasif dan sosialisasi terus dilakukan kepada para koordinator maupun pedagang sebelum proses penataan dilaksanakan.
Menurutnya, Satpol PP Kota Bandung juga menggandeng berbagai pihak dalam proses penataan kawasan, mulai dari kewilayahan, Satgas PKL, hingga Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM).
“Kita tetap melakukan edukasi, pendekatan, kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL. Bagaimana kita melakukan penataan kota ini agar betul-betul nyaman buat warga masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi para PKL yang dinilai kooperatif dalam mendukung proses penataan kawasan. Bambang berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk RT, RW, tokoh masyarakat, dan warga sekitar, dapat mendukung program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung, H. R. Budhi Rukmana, memastikan pihaknya akan mendampingi para PKL yang terdampak penataan agar tetap dapat menjalankan usahanya.
“Tugas kami memang membina dan memberdayakan PKL. Termasuk relokasi dan edukasi. Karena target kami, para PKL bisa maju dan menjadi pengusaha yang lebih mandiri dan tertib secara aturan,” ujarnya.
Pemkot Bandung berharap penataan kawasan PKL yang dilakukan secara bertahap dan kolaboratif dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, mendukung kelancaran transportasi publik, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat. *red
