BANDUNG, journalbroadcast.co — Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Rapat Paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta diikuti anggota DPRD Kota Bandung. Hadir pula Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para pimpinan kewilayahan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra memberikan sejumlah catatan dan masukan terhadap empat Raperda, yakni tentang Rumah Susun, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengarusutamaan Gender, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.
Rumah Susun: Perhatikan Kewajiban Pengembang dan Perlindungan Konsumen
Terkait Raperda tentang Rumah Susun, Fraksi Partai Gerindra memandang pembangunan rumah susun menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan hunian di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan, sementara jumlah penduduk terus meningkat seperti di Kota Bandung.
Fraksi Gerindra mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong penyelenggaraan rumah susun yang layak huni dan terjangkau, dengan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, berkelanjutan, serta terpadu. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rumah susun.
Pertama, terkait rumah susun komersial, pengembang berkewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun.
Kedua, mengenai kepemilikan oleh Warga Negara Asing (WNA). WNA yang memiliki izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memiliki hak milik atas Satuan Rumah Susun (SARUSUN) yang dibangun di atas tanah dengan status hak pakai.
Ketiga, terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Fraksi Gerindra menekankan bahwa tingkat keterbangunan fisik rumah susun harus telah mencapai paling sedikit 20 persen sebelum proses tersebut dilakukan.
Pengelolaan Barang Milik Daerah Harus Transparan dan Akuntabel
Pada Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Partai Gerindra menilai optimalisasi aset pemerintah daerah harus menjadi perhatian serius.
Penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah perlu dioptimalkan, disertai penguatan pengamanan serta penatausahaan yang tertib. Seluruh proses pengelolaan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar aset daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Fraksi Gerindra juga menitipkan sejumlah catatan terkait pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Di antaranya pengamanan administratif untuk memastikan kelengkapan bukti kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kota Bandung, pengamanan fisik dan hukum, serta pemeliharaan secara berkala guna menjaga kondisi teknis barang agar tetap berfungsi dengan baik.
Selain itu, inventarisasi dan sensus barang milik daerah juga perlu dilaksanakan secara tertib dan berkelanjutan.
Inventarisasi tahunan diperlukan untuk memperbarui buku inventaris, sedangkan sensus barang milik daerah lima tahunan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi oleh tim kerja tingkat kota.
Kegiatan tersebut mencakup pencocokan kondisi fisik aset di lapangan dengan dokumen pencatatan, termasuk pemasangan stiker kode barang untuk memudahkan identifikasi dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.
Pengarusutamaan Gender Perlu Terintegrasi dalam Perencanaan Pembangunan
Mengenai Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi Partai Gerindra memandang kebijakan tersebut sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
Menurut Fraksi Gerindra, implementasi pengarusutamaan gender tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan berbagai urusan dan sektor pemerintahan lainnya.
Salah satu instrumen utama pelaksanaannya adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang didukung dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Kedua instrumen tersebut berfungsi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam program dan kegiatan pemerintah, menemukan akar permasalahan, serta merumuskan langkah perbaikan.
Proses analisis dilakukan melalui identifikasi isu gender, pemilihan kebijakan atau kegiatan, pemilahan data, serta pengenalan berbagai hambatan yang menyebabkan kesenjangan.
Analisis tersebut mencakup empat aspek utama, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari hasil pembangunan.
Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjawab persoalan kesenjangan gender secara lebih terukur, termasuk melalui reformulasi kebijakan, tindakan afirmatif, dan penetapan indikator kinerja yang jelas.
Penyertaan Modal Perumda Tirtawening Harus Disertai Target Layanan
Sementara itu, terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening, Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian terhadap rencana penyertaan modal berupa tanah seluas 5.244 meter persegi dengan nilai wajar sebesar Rp37.666.100.000.
Fraksi Gerindra menilai penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, sekaligus berkaitan dengan pemenuhan amanat konstitusi.
Dengan penambahan penyertaan modal tersebut, total modal disetor Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening menjadi sebesar Rp881.123.600.115. Penyertaan modal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas perusahaan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa penambahan modal harus didukung kajian ekonomi atau investasi serta kajian hukum yang memadai, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Raperda.
Selain itu, pengajuan penambahan modal idealnya dilengkapi target cakupan pelayanan, analisis investasi independen, serta rencana bisnis yang jelas dan terukur untuk memastikan pemanfaatan aset daerah memberikan hasil optimal.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Melalui berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung berharap pembahasan empat Raperda dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pembangunan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandung.
Pandangan umum tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyempurnakan substansi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. *red





















